Jokigroupnews

PILKADA SERENTAK : KMP TAMBAH SOLID ATAU BUBAR ?

Jokiqq.com - Tahapan pemilihan kepala daerah akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Dua partai, Golkar dan PPP sedang mengalami konflik internal terkait kepengurusan. Sementara anggota Koalisi Merah Putih tampaknya mulai realistis dengan membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai-partai dari kubu Koalisi Indonesia Hebat.

Sinyal itu dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pilkada, Gerindra, kata Prabowo, akan mengutamakan kepentingan rakyat, dan akan mendukung kandidat terbaik meski bukan berasal dari partainya.

"Dari PPP atau manapun kita bersedia bergandengan tangan. Dengan KIH pun kita bersedia. Kita berpikir bangsa bukan berpikir KMP," ujarnya usai menjenguk Suryadharma Ali di Rutan Guntur, Jakarta Selatan, Kamis (4/6).

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Djan Faridz mengatakan akan menitipkan kadernya melalui Partai Gerindra saat pilkada serentak mendatang. Hal ini karena hingga kini kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta tidak diakui Kemenkum HAM.

Sinyal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho. Menurutnya, PKS realistis melihat kondisi perpolitikan di masing-masing daerah untuk menentukan akan berkoalisi dengan siapa.

"Putusan di KMP (Koalisi Merah Putih) bahwa di Pilkada ini tidak seperti di pusat. Namun apabila bisa sinkron (format KMP di pusat) justru lebih baik," kata Taufik Ridho di Ruang Rapat Fraksi PKS di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6).

Taufik mengakui, apabila strategi koalisi KMP di tingkat pusat diterapkan di daerah maka akan mengganggu dinamika politik di daerah. Dia menjelaskan dirinya sebagai Ketua Desk Pilkada PKS sudah mulai memproses perkembangan DPD dan DPW PKS menghadapi Pilkada serentak 2015.

Hal itu, menurut dia, dilakukan untuk mempetakan kemungkinan pencalonan kader PKS, kemungkinan mengusung kader non PKS, dan kemungkinan koalisi dengan partai lain. "Kami memberikan kebebasan kepada DPD dan DPW PKS di daerah kalau dalam lobi-lobi politik ada kepentingan kedaerahan," imbuhnya.

Taufik menjelaskan PKS menilai banyak variabel dalam menentukan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak seperti bagaimana elektabilitas dan penerimaan masyarakat. Hal itu, menurut dia, menjadi pertimbangan bagi PKS dalam memajukan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak.

"Kalau tidak diterima masyarakat bagaimana. Karena itu elektabilitas dan penerimaan masyarakat menjadi pertimbangan kami," ujarnya.

PKS sendiri menargetkan kemenangan 15-17 persen di wilayah yang melaksanakan pilkada serentak, dengan mengusung calon dari internal partai. "Dari total 269 daerah yang ikut Pilkada serentak ada tujuh provinsi dan sisanya kabupaten/kota, tidak semuanya PKS mencalonkan kader karena mempertimbangkan faktor variabel," pungkasnya.